Perlu fatwa haram money politics

Nahdlatul Ulama (NU) akan muktamar ke-32 di Makassar. Apa harapan Anda?

Kita harus memulai dan tradisikan kepemimpinan NU mendatang berasal dari hasil output kaderisasi organisasi. Jangan sampai kepemimpinan NU lahir dari sebuah kepentingan jangka pendek.

Maksudnya?

Para pemimpin NU haruslah yang pernah mengikuti proses kaderisasi dari bawah. Misalnya, dia harus pernah melewati proses kaderisasi di IPNU, Ansor, Fatayat dan organisasi NU lain. Jangan sampai, karena kepentingan pramatis, lalu tiba-tiba ada orang yang muncul menjadi pemimpin NU. Ini tidak baik bagi pengembangan organisasi. Karena pasti, dia tidak mengerti secara mendalam persoalan ke-NU-an.

Memimpin NU itu ibarat seorang dirigent yang memimpin musik orkestra. Jadi diperlukan pemahaman yang mendalam. Ini penting untuk melakukan refungsionarisasi badan-badan otonom dan lembaga.

Persoalannya saat ini banyak pengurus NU yang bersikap pragmatis. Kapitalisme sangat berpengaruh. Sehingga kemungkinan money politics terjadi pada muktamar mendatang. Pandangan Anda?

Memang. Kapital dalam arti kongkrit terlalu menonjol. Kalau muktamar NU mendatang, siapapun yang jadi kandidat harus betul-betul menghindari money politics. Tidak boleh ada. Muktamirin harus ikut memperbaiki NU yang kini sedang terpuruk. Harus dipahami kalau ada orang membayar pemilih untuk menjadi ketua umum PBNU, saat itu pula dia sedang menghancurkan NU. NU harus menjadi organisasi patron moral. Ketika di partai politik atau organisasi lain menggunakan cara-cara seperti itu (money politics), maka NU sebagai organisasi keagamaan harus berbeda. Kalau cara yang sama digunakan, lalu apa gunanya. Kalau sudah tak ada bedanya, kebangkrutan ulama sedang dimulai.

Perlukah langkah yang efektif untuk mencegah cara seperti itu?

Yang paling memiliki otoritas dalam hal ini adalah para ulama. Sebelum muktamar perlu diadakan Munas Alim Ulama. Lalu dalam munas itu para ulama mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan memilih seorang pemimpin dengan cara membayar. Kalau ini bisa dilalukan sangat dahsyat. Ulama harus berfikir dengan huruf, jangan terlalu banyak dengan angka. Kalau ulama sudah bertanya berapa? Maka kita sudah kehilangan segala-segalanya.

Gagasan yang bagus. Ngomong-ngomong apa Anda siap memimpin NU?

Saya ini orang NU. Hampir sebagian hidup dicurahkan untuk NU. Di rumah saya, tidak ada gambar selain gambar NU. Hari-hari komunikasi yang menonjol selalu tentang NU. Di birokrasi sering mengkomunikasikan agar orang-orang NU yang ada di birokrasi memperoleh peningkatan karir. Saya maido (jengkel) kalau ada orang NU di birokrasi yang tidak diperhatikan oleh atasannya.

Anda siap meninggalkan politik praktis?

Saya siap meninggalkan kegiatan politik praktis. Tapi saya akan menggunakan seluruh pengalaman dan kemampuan politik untuk membangun NU. Politik dalam pengertian politik moral. Politik etika dan politik kenegaraan. Bukan politik keberpihakan pada kelompok tertentu. Sekarang bisa anak-anak sudah besar. Sudah tidak lagi menjadi tanggungan. Apalagi yang mau dicari? Sebentar lagi Munas Golkar. Sebetulnya banyak DPD Golkar yang minta saya tetap terlibat. Tapi, saya katakan tidak. Mereka tanya, “Mas Slamet mau kemana?” saya jawab gampang, ke masjid juga bisa ibadah.

*Wawancara wartawan DUTA, Saefullah, dengan Slamet Effendy Yusuf.

Slamet Effendy Yusuf: Ulama harus pegang kendali

------------------
Edisi ketiga Diskusi Reboan, Rabu (29/8), menghadirkan Slamet Effendy Yusuf. Mantan ketua umum PP GP Ansor selama dua periode (1985-1995) ini menyoroti pendirian NU hingga mengembalikan peran ulama pada maqomnya. Berikut resume diskusi yang ditulis dengan gaya bertutur.
-------------------
KETIKA Nahdlatul Ulama (NU) melahirkan khittah tahun 1984, secara kebetulan atau memang momentumnya yang tepat, saya menjadi bagian dari sejarah fenomenal itu.
Waktu itu, pada akhir 1970-an di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya 164, tidak ada sama sekali kegiatan, baik oleh PBNU mamupun badan otonom (banom). Kecuali Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mungkin karena dinamika kampus yang dinamis. Sehingga NU dalam krisis kepemimpinan. Tidak ada arahan dari ulama NU kepada umat.
Ketika itu dimana keberadaan pemimpin NU? Ulama waktu itu ada di dua posisi. Sebagai pemimpin NU sekaligus pemimpin partai. Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid dan Sekjen PBNU KH Yahya Ubaid menjadi fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Terjadi politik dua kaki. Satu kaki di NU, sebelah kaki di PPP. Ini tentu tidak dapat dijalankan sekaligus secara bersamaan. Pimpinan NU waktu itu lebih banyak aktif di Jl Diponegoro, markas PPP sementara kantor NU di Kramat Raya seperti gudang, tak terurus.
Kondisi ini mengusik anak-anak muda NU. Dari diskusi panjang di antara anak-anak muda NU maka ditemukan sebuah jawaban, yakni NU harus kembali ke khittah. Anak muda NU menemukan momentum dengan memanfaatkan pengaruh KH Achmad Shiddiq (Jember). Saat yang bersamaan pula terjadi peristiwa politik tokoh-tokoh NU tersingkir dari PPP.
Terjadi sebuah koinsidensi antara ketidakpuasan para kiai dengan tindakan Pak Idham yang melindungi para politisi PPP dengan teman-teman yang punya gagasan strategis menyelamatkan NU. Seperti kapal, kepemimpinan Pak Idham kena angin burita. Maka jalan kembali ke khittah menjadi arus besar dalam gerakan NU.
Ketika khittah NU ditetapkan, NU tidak berada di ruang kosong. NU berada dalam gelombang perjalanan bangsa dengan segala lika-likunya. Dalam khittah NU yang diambil dari pidato iftitah KH Hasyim Asy’ari, tidak ada di situ kegiatan yang bersifat politik. Hanya dinyatakan bahwa NU sebagai organisasi tidak berhubungan dengan organisasi manapun.
Kepada anggotanya diberi kebebasan untuk melakukan tindakan politik. Sebagai organisasi, NU dilarang untuk berpolitik praktis. Tetapi sebagai perorangan tidak.
Dalam Muktamar NU di Situbondo, ada dua hal yang sangat penting diputuskan. Pertama, yaitu meneguhkan berdirinya kembali NU sebagai jam’iyah diniyah ijtimaiyah. Kedua, bagi NU, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila sudah final.

Kelokan sejarah NU
Khittah merupakan kelokan paling penting dalam perjalanan sejarah NU. Organisasi ini didirikan sebagai jam’iyah, lalu tahun 1945 terlibat pembentukan Masyumi, dimana KH Hasyim Asyar’i sebagai Majelis Syuro. Itulah kelokan pertama NU terlibat politik praktis. Tapi NU masih tetap sebagai organisasi jam’iyah. Tahun 1955, NU benar-benar menjadi partai politik.
Muncul pertanyaan, ketika kemudian dalam perjalanannya NU kembali ke khittah apa yang harus dilakukan? Ulama harus kembali memegang kendali organisasi. Tanfidziyah ditempatkan sebagai supporting elemen kepemimpinan ulama. Supporting dalam organisasi sangat penting. Kepemimpinan NU bagaimanapun juga tetap harus di tangan ulama.
Ada dua kamar dalam kepemimpinan NU, yakni kamar tanfidziyah dan syuriyah. Yang memegang direction kepemipinan adalah ulama kamar syuriah. Kamar Tanfidziyah, kualifikasinya bisa ulama bisa bukan. Tapi Tanfidziyah harus orang yang memiliki kemampuan pengelolaan organisasi. Harus punya kemampuan manajerial menggerakan organisasi. Kepemimpinan NU harus dapat memanfaatkan keseluruhan organisasi. Ada pembagian tugas yang jelas di antara badan otonom dan lembaga.

Pesantren sebagai kekuatan
Langkah selanjutnya pengembangan sumberdaya manusia harus menjadi perhatian NU. Membangun kembali kepercayaan pesantren sebagai kekuatan NU. Kita juga harus mengembalikan peran ulama ke maqom yang seharusnya diemban, yakni pesantren.
Secara organisatoris NU tidak boleh bergeser dari jam'iyah diniyah. Tetap pada semangat khittah awal tidak berada dalam dataran politik pratis. Tapi di dalam jam'iyah diniyah.
Perlu diketahui, NU lahir tahun 1926 di Surabaya. Ini sebuah kota di luar Jakarta, yang paling punya minat kepada pendirian organisasi pergerakan politik. Tapi kenapa ulama mendirikan NU sebagai jam'iyah, bukan organisasi politik?
Jadi, NU sebagai organisasi jam'iyah adalah takdir yang harus diterima dan dijaga. Dan perjalanan ke depan sesulit apapun masa yang akan dilalui NU harus tetap menjadi organisasi jam'iyah diniyah.*

Hj. Khofifah Indarparawansa: Khittah tak diikuti penguatan sistem*

Sebagai pimpinan badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) yang beranggotakan jutaan ibu-ibu ini, Khofifah sangat dikenal. Sosoknya cerdas dan lincah. Ini membuatnya berhasil mengembangkan Muslimat NU menjadi organisasi yang lebih maju. Sudah dua periode ini dia memimpin Muslimat NU. Berikut ini rangkuman pandangan Khofifah yang disajikan dengan gaya bertutur.

======================

Saya ingin berangkat dari dinamika eksternal dan internal NU. Kedua kondisi itu harus kita telaah bersama-sama dan komprehensif. Sejak NU dibangun tahun 1926, 1947, dan 1952, variabel internal atau eksternal tidak bisa dibiarkan begitu saja sebagai variabel yang sangat berpengaruh bagi NU maupun badan otonomnya.

Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman Muslimat NU. Di Jawa Timur, Muslimat memiliki lebih 600 RA (Raudhotul Afal), namun terpaksa harus ganti kelamin menjadi TK (taman kanak-kanak). Perubahan itu jelas atas pengaruh variabel eksternal. Sebab, Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) hanya memberikan bantuan baik ketenagaan, operasional dan fungsional hanya kepada guru-guru TK. Maka kalau RA ingin eksis dan gurunya memperoleh tunjangan yang setara dengan guru TK, RA-RA harus ganti kelamin menjadi TK.

Contoh lain, Majelis Taklim harus menjadi bagian dari BKMT (Badan koordinasi Majelis Taklim). Kenapa? Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) hanya memberi bantuan tahunan kepada majelis taklim yang bergabung dalam BKMT. Artinya, bantuan itu datang dari pemerintah atau eksternal.

Yang juga sangat serius untuk mendapat perhatian adalah madrasyah-madrasah NU yang nasibnya sudah di ujung titik kritis akibat dari SD dan SMP digratiskan. Pemerintah kembali menjadi faktor eksternal yang membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah perbedaan kondisi NU di tahun 1926, 1947, 1952 dengan sekarang.

Oleh karena itu, tidak boleh tidak, NU harus merespon serius. Misalnya membagi diri antara fungsi jam'iyah dan fungsi harakiyah (fungsi gerakan di luar diniyah dan istima’iyah). Persoalan eksternal sering mengintervensi secara langsung proses kapitalisasi di tubuh NU. Kita jelas harus bertindak. Kalau mau lurus-lurus, pihak lain yang ngaduk-ngaduk kita.

Hal itu sudah terjadi pada Kongres Muslimat di Batam. Tidak ada satu pun peserta, utusan, cabang ataupun wilayah yang saya bayar. Lalu datanglah Mbak Yenny (Wahid), Mas Imin (Muhaimin Iskandar), DPR, DPRD PKB se-Indonesia didatangkan untuk mbayari. Lalu muncullah Bu Lily (Wahid) sebagai calon. Tapi lantaran tidak memenuhi syarat diganti Mbak Musda (Mulia). Jadi ada faktor eksternal, baik orang dalam maupun luar NU, yang ikut merusak tatanan NU.

Ada pendekatan yang harus dikaji secara serius dan mendalam. Pertama, melalui pendekatan sistem. NU sebagai suprasistem, punya sistem-sistem seperti banom, lajnah dan lembaga. Banom sebagai subsistem punya subsistem lagi. Misalnya, Muslimat ada yayasan pendidikan, punya panti asuhan, rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi, melihat NU tidak cukup melihat PBNU tapi harus melihat NU sebagai the hole system.

Kedua, pendekatan struktural fungsional. Apakah struktur yang ada di NU dan lembaga sudah fungsional secara maksimal? Contoh, pendidikan NU yang belum maksimal. Mestinya harus memaksimalisasi fungsi dan peran Lembaga Ma’arif. Juga bagaimana maksimalisasi dan struktur lembaga dakwah. Dulu, Kiai Said Aqil Siradj sering cerita, gimana kok yang jadi ahli dzikir, Arifin Ilham, pendakwah Aa Gym. Padahal kiai-kiai NU, sesungguhnya ahli dzikir dan pendakwah, tapi tidak mampu memaksimalkan fungsinya. Artinya, NU lebih kuat kultur daripada struktur. Kepemilikan lebih banyak ke pribadi daripada organisasi. Ini tidak ringan untuk transformasi dari kepemilikan pribadi ke organisasi.

Selama ini juga tidak pernah ada job description antara PBNU dan banom maupun lembaga. Selama memimpin Muslimat hingga masuk periode kedua, PBNU tidak pernah memberikan guidance. “Hai Muslimat tugasmu begini, nanti Fatayat begini, IPNU itu, Ansor begitu.” Kalau PBNU tidak melakukan hal itu, masa depan NU tidak pernah berjalan secara sistemik.

Coba renungkan fungsi IPNU. Memangnya IPNU disiapkan untuk apa dan untuk siapa? Sudah saya desak PBNU harus membuat juklak kaderasi IPNU dan IPPNU. Tujuannya agar para kader IPNU dan IPPNU dapat mengerti dirinya disiapkan untuk kader NU sesuai dengan tantangan jamannya. Kalau NU tidak menyiapkan kader, berapa puluh tahun lagi kita tidak bisa mengharapkan NU akan eksis seperti yang kita idealisasikan.

NU harus punya master plan dengan guidance yang dibuat oleh orang yang profesional. Dalam muktamar mendatang rasanya belum mungkin membuat master plan. Tapi masih memungkinkan direncanakan. Sebuah guidance untuk banom dan lembaga agar memiliki pegangan dalam menjalankan organisasi. Sekarang ini justru pengurus PBNU tidak mengerti kalau NU adalah payung. “Masa PBNU ngerjain kegiatan narkoba?” Mestinya kegiatan itu cukup distribusikan ke banom seperti IPNU biar ada kegiatan.

Mekanisme antara PBNU dan banom tidak dibangun secara programatik. Sehingga progam dijalankan oleh siapa yang bisa mengakses ke sumber-sumber tertentu. Saya berharap akan ada mekanisme komunikasi secara programik dan sistematik. Sehingga betul-betul ada maksimalisasi fungsi-fungsu dari struktur yang begitu banyak dimiliki NU.

Pendekatan kultural (yang lebih kuat), pendekatan struktural fungsional dan pendekatan sistem. Ini harus ada penggabungan sebagai satu kesatuan untuk berbenah NU ke depan. Kalau tidak, akan sulit berkembang. [saefullah & mufied]

*Tulisan ini adalah resume Diskusi Reboan yang diselenggarakan oleh Harian Umum DUTA MASYARAKAT. DIsampaikan pada 22 Juli 2009

Karena SDM NU pas-pasan

Politik menjadi daya tarik yang begitu kuat bagi kader NU ketimbang profesi lain. Bisa Anda jelaskan?
Kader NU terseret pada kooptasi politik atau kapitalisasi, problemnya antara lain (tidak semua) adalah kesejahteraan. Banyak kader NU yang ingin cepat berubah nasib. Nah, cara paling mudah adalah melalu jalur politik.

Kenapa bisa demikian?
Karena rata-rata kualitas SDM kader NU pas-pasan. Dunia politik tidak banyak membutuhkan persyaratan yang rumit. Kadang, cukup bermodal mantan ketua cabang IPNU atau mantan pengurus PMII, dengan sedikit “tipu-tipu” karirnya dapat melejit melebihi profesi lain. Semisal, dokter, insiyur atau ilmuan yang butuh persyaratan intelektual yang ketat. SDM yang pas-pasan itu, membuat alternatif untuk masuk profesi lain tidak dapat dilakukan. Ketika KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, betapa banyak jabatan komisaris, direksi, direjen, tapi kita ternyata kader NU tidak memiliki kulaifikasi SDM yang memenuhi kualifikasi pada pos-pos tersebut.

Jadi kader NU tidak siap berkompetisi?
Ya. Kalau orang NU disuruh kompetisi secara kualitatif, benar-benar tidak kompatibel lho. Kenapa? Karena perguruan tinggi NU tidak terurus. Ceritanya lain bila perguruan tinggi NU terurus dengan baik. Pastilah akan sangat banyak melahirkan doktor dari perguruan-perguruan tinggi NU. Itu sekaligus menjadi kebanggaan NU. Seberapapun kualitasnya kalau doktor pasti banyak tempat. Bisa mengajar dibanyak tempat, menjadi konsultan atau menulis.

Apa yang membuat SDM NU lemah?
Ternyata khittah NU 1926 tidak diikuti sistem dan penguatan struktur. Ketika khittah diputuskan, NU tidak segera membenahi sistem penguatan organisasi di luar politik. NU tidak segera melangkah bagaimana membangun sistem pendidikan, metode dakwah dan sebagainya. Sehingga khittah sebagai nilai juga menjadi rapuh. Kalau teori Samuel Huntington mengatakan pendekatan struktur fungsional, maka struktur harus berjalan seiring dengan fungsi yang dimaksimalkan. Sekarang, apa yang dilakukan Ma’arif ketika kondisi madrasah NU “menangis”, banyak SMP NU “meradang” diambang bangkrut. Kecuali pondok besar yang masih bisa bertahan. Pada tataran seperti ini roh Nahdlatut Tujjar harus bangkit kembali dengan pendekatan profesional.

Bukankah kekuasaan juga penting?
Tentu. Karena kekuasaan memiliki peran dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada jam’iyah. Hal ini sangat penting ketika kita berhadapan dengan kondisi eksternal yang cukup massif mempengaruhi internal NU. Maka posisi strategis menjadi penting untuk meng-endors soliditas NU. Karena tidak orang lain yang akan intervensi ke dalam.

*Wawancara wartawan DUTA MASYARAKAT, Saefullah, dengan Khofifah Indar Parawansa.

NU diserang liberalisme dan radikalisme

KETIKA Nahdlatul Ulama (NU) kembali ke khittah 1926, ada tiga hal penting yang harus dikembangkan. Yaitu bidang sosial (mabarrat), pendidikan yang ditangani Lembaga Pendidikan Maarif NU dan dakwah yang ditangani LDNU. Sebab, tiga hal itulah ruh perjuangan NU yang sebenarnya.

Terkait dengan pengembangan dakwah NU, saya atas nama LDNU baru saja datang dari Lebanon. LDNU berkerjasama dengan Global University, Lebanon. Global University mayoritas diisi orang ahlussunnah wal jamaah. Rektor universitas ini adalah Doktor Adnan. LDNU diundang oleh organisasi namanya Masyariqil Khoiriyah. Kalau di Indonesia, mereka itu NU-nya.

Setelah pertemuan itu, mereka ingin diundang ke Indonesia. Tapi saya berfikir, orang bisa protes karena watak orang Lebanon sangat keras. Idealisme kita dan mereka sama, tapi penerapannya yang beda. Sebab, di Lebanon, orang Sunni dan Syi’ah hidup berdekatan, tapi setiap hari saling serang. Jadi kalau saya mengundang mereka ke Indonesia, bisa protes semua.

Organisasi terhebat di Indonesia sebenarnya NU. Sebab, NU bisa diterima oleh masyarakat internasional. LDNU pernah menghadiri Muktamar Umat Islam di Libya yang dihadiri perwakilan 120 negara. Mereka menganut faham ahlussunnah waljamah, sama seperti NU. Pada pertemuan itu, semua peserta bilang, sampaikan Islam di dunia dengan sejuk.

Menurut saya, orang yang mengerti bahwa menyampaikan Islam yang sejuk itu adalah orang yang mengerti sufi dan thariqah. Tapi meskipun sama-sama ahlussunah wal jamaah, masing-masing negara penerapannya beda, karena kondisi negara yang beda pula.

Di tengah tantangan yang luar biasa, LDNU terus bergerak tiada henti. Seperti biasa, NU selalu menghadapi masalah dana dalam menjalankan kegiatan. Tapi itu bukan hambatan bagi LDNU. Kami telah bekerjasama dengan banyak pihak, termasuk dengan Departeman Agama, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Departemen Koperasi.

Salah satu wujud dari kerjasama itu adalah pelatihan kader dakwah untuk daerah transmigrasi, kawasan terpencil dan minoritas. Tahun 2009 ini, LDNU melatih 700 kader dakwah. Mereka akan memberikan bimbingan agama di daerah transmigrasi di berbagai daerah. Dengan adanya pelatihan ini, LDNU ini tidak hanya melatih keilmuan, tetapi juga tata cara berdakwah.

Dalam rangka memenuhi target 700 da’i dan da’iyah itu, LDNU menggumpulkan 50 anak muda dari daerah di Indonesia timur atau daerah-daerah transmigrasi di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Kita berikan kepada mereka kitab-kitab ahlussunah wal jamaah, dan banyak tokoh juga didatangkan untuk memberi materi latihan kepada mereka.

Dalam pelatihan itu, setiap malam mereka dibangunkan untuk diajak shalat malam. Jadi, LDNU menunjukkan praktik ahlussunah wal jamaah orang NU. Tidak hanya ngomong, tapi juga praktik langsung. Diajarkan kepada mereka tata cara adzan, ziarah kubur, shalat dan puasa pada hari Senin dan Kamis. Mereka juga diwajibkan qiyamul lail, tahlil dan amalan lainnya. Memang mendidik kepada anak muda itu tidak hanya teori, karena buku sudah banyak. Ini yang sekarang hilang, PMII saja sekarang ini dzikir saja tidak, apalagi shalat.

Pada pelatihan itu, LDNU mengajarkan dua hal prinsip, tentang kebenaran ahlusunnah wal jamaah dan ilmu menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Pelatihan dibagi per angkatan masing-masing terdiri dari rata-rata 50-100 orang.

Aspek praktek peribadatan sangat ditekankan mengingat belakangan ini semakin jarang umat Islam yang melaksanakan amalan-amalan sunnah. Padahal Rasulullah mengamalkannya setiap hari. Sekarang semakin jarang orang yang puasa Senin-Kamis dan sholat malam. Padahal selama sebelas tahun, Rasulullah hanya dua hari meninggalkannya karena sakit.

Mengapa pelatihan sengaja ditempatkan di pesantren? Tujuannya adalah untuk mendekatkan para da’i dan da’iyah dengan para kiai. Pesantren juga telah terbukti sebagai tempat yang unggul dalam menghasilkan kader-kader dakwah.

Pada 13-17 April lalu, LDNU juga mengadakan pelatihan serupa di Jambi yang melibatkan 30 peserta. Selama lima hari mereka mendapatkan pelatihan bagaimana memahami sosiologi masyarakat, retorika berpidato dan penguatan ajaran aswaja.

Kini, NU sedang menghadapi tekanan berat. Yaitu tekanan dari liberalisme dan radikalisme. Selain dakwah, bidang sosial dan pendidikan juga perlu dikembangkan lagi. Masjid-masjid NU juga banyak dikuasi oleh pihak lain. Masalahnya, yang punya idealisme dan perjuangan sangat sedikit.

Banyak yang bilang, NU punya banyak pesantren. Memang pesantren-pesantren itu NU. Tapi kalau dipikir-pikir kapan NU ngopeni (merawat) NU secara serius. Pondok Pesantren Langitan, Tuban, itu besar karena memang sejak dulu Langitan itu besar. Beda dengan Muhammadiyah, sejak masih SD sudah dirawat sehingga bisa besar. Jadi di NU itu, yang sering itu ngaku-ngaku (mengakui) saja.

Pesantren di Indonesia itu ada 16 ribu. Apa semua masuk RMI (Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama) atau asosiasi pondok pesantren NU? Tidak semuanya dan belum tentu. Mungkin takut didikte. Kalau di Muhamadiyah tidak seperti itu. Ini membutuhkan pemikiran dan gerakan yang luar biasa. Kata Kiai Faqih (Pengasuh Pondok Pesantren Langitan, KH Abdullah Faqih), NU itu rumah abadi. Tapi kalau tidak dirawat, apa bisa abadi. Jadi, NU ini memang harus dirawat. Kalau tidak, akan terus digempur kelompok lain.

Ketika ada pertemuan di PBNU, 32 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) datang. Dalam pertemuan itu, semua yang pidato isinya marah karena masjid NU dikuasai orang lain. Saya katakan, mari bersyukur kepada Allah banyak ideologi dari luar datang ke Indonesia. Banyak juga yang protes, kok malah bilang alhamdulillah. Saya katakan, kalau PKS dan aliran lain tidak datang, bapak-bapak tidak akan bergerak di wilayah. Masjid NU dikuasi mereka, karena bapak-bapak tidak bisa jadi pemimpin. Kalau bapak bergerak, masjid NU pasti tidak dikuasai orang.(TIM DUTA)

KH Nuril Huda: LDNU ingin menjadi banom

BEBERAPA waktu lalu, PP LDNU mendeklarasikan Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Langkah ini didasari fakta banyaknya jamaah haji Indonesia yang kemudian mereka meninggalkan ajaran ahlussunnah wal jamaah sesampainya di tanah air. Mereka kemudian mengira Qunut dan membaca wiridan bersama adalah Bid'ah.

Ini juga dilandasi komitmen LDNU untuk mempertahankan aqidah yang selama ini diyakini oleh NU. Ditengah banyaknya ideologi yang bertentangan, maka pembentukan asosiasi ini penting. Karena jamaah haji Indonesia mayoritasnya adalah warga Nahdliyyin dan menjadi sasaran 'pembodohan' kelompok di luar melalui berbagai buku saku yang diedarkan secara gratis di tanah suci.

Karena itu, sangat penting untuk memberikan penjelasan kepada para jamah Haji NU agar tidak terpengaruh oleh paham lain di luar paham Aswaja yang merupakan paham mayoritas muslim di seluruh dunia.

Diharapkan pada Muktamar ke-32 NU di Makassar, Januari 2010 nanti, LDNU bisa menjadi badan otonom NU. Bukan lembaga lagi seperti sekarang. Sebab lembaga hanya bersifat koordinatif. Tidak bisa langsung ke daerah-daerah. Anak-anak muda NU yang aktif dan tercatat di lembaga dakwah jumlahnya sekitar 48 ribu. Mereka adalah juru dakwah semua.

Ketika Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) di Malang, beberapa tahun lalu, Bung Karno yang hadir dengan lantang menyampaikan pidato menggugah semangat kaum muda. "Saudara-saudara, berikanlah saya seribu manusia tua, baru mengguncang Himalaya. Tapi berikanlah sepuluh pemuda, baru mengguncangkan dunia."

Sekarang ini, gerakan kelompok trans-nasional di Indonesia ini luar biasa. Perkembangan aliran Wahabi sangat luar biasa. Mereka punya dana besar untuk ‘nggebuki’ NU. Sementara itu, di kalangan NU sekarang ini yang ada hanya tiga putaran orang. Putaran pertama, lahir batin NU-nya, putaran kedua setengah-setengah NU-nya, dan putaran ketiga minta serta mencari makan di NU.

Khoirul Huda Basyir: Dakwah, ruh perjuangan NU

Rabu (12/08/09) lalu, Harian Umum DUTA MASYARAKAT mengundang Ketua LDNU dan Sekjen-nya dalam Diskusi Rutin hari Rabu yang dinamakan dengan Diskusi Reboan. Resume diskusi itu dimuat dalam Harian DUTA MASYARAKAT Edisi Jumat, 14 Agustus 2009. Berikut ini adalah wawancara wartawan DUTA dengan Khoirul Huda Basyir, Lc (Sekjen LDNU) di redaksi DUTA, Kramat Raya.

----------------------------

Apa yang telah dilakukan LDNU sebagai lembaga yang bergerak di bidang dakwah-nya NU?
Kita semua sepakat, dakwah itu menjadi ruhnya NU. Namanya ruh, kalau tidak ada kegiatan berarti sama dengan tidak ada atau mati. Sebab itu, LDNU ini menjadi ujung tombak NU. Seperti yang diamanahkan oleh PBNU, LDNU ini melaksanakan tugas PBNU dalam bidang dakwah. Karena itu, sejak awal, LDNU itu menanamkan beberapa hal. Pertama, menguatkan ke-NU-an orang NU.

Bisa dijelaskan tentang menguatkan ke-NU-an orang NU?

Jadi kita masih menyadari betul, bahwa meskipun orang NU itu jumlahnya besar, yang paham betul soal NU masih sangat sedikit. Sehingga meng-NU-kan orang NU itu menjadi tugas yang sangat penting. Termasuk dalam hal pemantapan dan pengembangan ajaran ahlussunnah wal jamaah.
Pak Hasyim (Ketua Umum PBNU KH A Hasyim Muzadi) sering bilang, dulu antara NU dan Muhammadiyah sering gontok-gontokan. Itu karena mereka paham dasar dan dalil keagamaan. Dan kalau sekarang semua adem ayam saja, itu bukan berarti mereka saling paham. Tapi rukun karena ketidaktahuan mereka.

Apa ini berarti pemahaman tentang NU sudah sangat terdegradasi? Termasuk pengurus NU sekalipun?

Sekarang ini banyak sekali warga NU, termasuk yang tinggal di pondok pesantren, tidak paham dengan ahlusunnah wal jamaah NU. Jika pemahamannya saja lemah, maka tingkat militansi dan perjuangannya pasti juga lemah. Sehingga ketika masuk pemikiran keagamaan lain, sangat mudah mengubah pola kehidupan beragama mereka.
Karena itu, LDNU juga melakukan pengembangan dan pembangunan citra paham ke-NU-an kepada seluruh umat. Saya kira ini menjadi bagian yang tak kalah penting pula. Selama ini sering dikatakan bahwa garapan NU di wilayah perkampungan. Tapi di kampung juga sering ditinggalkan, sementara di kota yang terjadi justru kampus-kampus, kompleks perumahan, telah banyak sekali orang NU yang tidak punya militansi.

Militansi menurun ini sepertinya menimbulkan kesan bahwa surga yang ditawarkan oleh NU tidak lagi menarik. Sekarang ini seolah-olah banyak yang tertarik dengan tawaran surga dari kelompok teroris. Apa betul demikian?

Tantangan yang dihadapi NU sekarang ini luar biasa. Orang lain memanfaatkan kelemahan NU. Kalau tidak ada upaya dan gerakan yang sistemik untuk membendung, 20 tahun yang akan datang, NU bisa masuk museum. Masih untung, jika masuk Museum NU di Surabaya.
Dakwah-dakwah harus kita kembangkan untuk menangkal dakwah-dawah yang belakangan muncul, yaitu radikalisme dan liberalisme. Membangun NU ini sama dengan membangun bangsa. Berdirinya bangsa ini tidak bisa lepas dari konstribusi NU. Anehnya, saat ini banyak pihak yang memandang rendah peran NU selama ini.

Kongkritnya apa yang harus dilakukan oleh NU dalam rangka berbenah diri?

Karena itu, telah sering disampaikan dalam banyak forum, dakwah NU dituntut mengikuti dinamika sosial. Harus profesional dan mengikuti tren zaman. Doktrin-doktrin keagamaan harus mampu mengejawantahkan kebutuhan umat.
Misi NU sejak awal dalam bidang dakwah ke depan memang harus terus dikembangkan. Itu juga harus diikuti dengan pengembangan di bidang ekonomi, pendidikan dan bidang-bidang yang lain. NU harus semakin optimal mengawal ahlussunnah wal jamaah di bumi nusantara ini.