Pesantren Ramadhan “Bela Negara” Asshidiqiyah

Tumbuhkan kesadaran potriotisme santri

ASHADI AHZA
KEBON JERUK

-----------------
Santri tak melulu berkutat dengan ilmu agama. Juga harus paham prinsip-prinsip dasar membela negara, untuk menghapus stigma bahwa pesantren tempat kaderisasi teroris.
-----------------

PONDOK Pesantren (Ponpes) Asshidiqiyah Jakarta adalah salah satu pesantren yang punya komitmen terhadap pentingnya kesadaran mebela negara. Di bulan suci Ramadhan ini, pesantren asuhan KH Noer Mohammad Iskandar SQ tersebut mengadakan kegiatan yang dibingkai lewat Pesantren Ramadhan “Bela Negara”.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, Jumat (4/9) dan Sabtu (5/9) di Kompleks Ponpes Asshidiqiyah Kebun Jeruk, Jakarta Barat yang dikuti 150 peserta terdiri dari perwakilan pesantren se-DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Nara sumber yang dihadirkan dari berbagai disiplin keahlian, di antaranya Drs Muhtar Hadiyu MSi (pakar pengembangan patriotisme), Drs Khoirul Fuad Yusuf (Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Depag RI) dan Joko Pramono Shidiq (Departemen Pertahanan). Hadir pula pada anggota komisi I DPR, Drs Slamet Effendi Yusuf.

Ketua panitia, Mahrus Iskandar menuturkan, pesantren sebagai basis pendidikan dan kaderisasi Islam, terbukti memiliki peranan penting dalam perjuangan dan upaya mempertahankan kemerdekaan RI.

“Dengan pesantren yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, menyimpan potensi besar untuk menjaga negara dari berbagai ancaman,” katanya pada Duta, Sabtu (5/9) kemarin.

Akhir-akhir ini, lanjut Mahrus, pesantren wajah sedikit 'tercoreng' karena dikaitkan dengan ulah teroris di negeri ini. Tak berlebihan jika kemudian Amerika Serikat (AS) mulai membidik pesantren sebagai basis terorisme di Indonesia. Dalam hal ini, salah satu yang paling dibidik adalah kurikulum dan pola pengajarannya.

Stigmatisasi terhadap pesantren sebagai sarang teroris ini, papar Mahrus, disebabkan adanya oknum pesantren yang terbukti melakukan tindakan teror. Para pelaku pemboman di Bali, Jakarta dan daerah-daerah lain yang kebetulan sebagian pelakunya adalah santri pondok pesantren, secara otomatis mengakibatkan citra buruk pondok pesantren di mata masyarakat Indonesia, dan bahkan masyarakat internasional.

“Mereka mencurigai pesantren telah menjadi ajang penyemaian teroris. Bahkan, ada pihak yang mengusulkan supaya kurikulum pondok pesantren diubah,” tandasnya.

Pahami jihad

Di sisi lain, Khoirul Fuad Yusuf menyatakan, konsep jihad dalam Islam memang dipelajari di pesantren. Namun ada beberapa kalangan yang salah dalam mengartikannya.

Jihad diartikan sebagai aktivitas mengangkat senjata dan membunuh musuh dalam kondisi apapun. Pemahaman semacam ini, katanya, merupakan pemahaman yang salah, dan inilah yang menimbulkan tuduhan bahwa kekerasan yang dilakukan sebagian umat Islam merupakan ajaran Islam itu sendiri.

“Islam sama sekali tidak membenarkan kekerasan, anarkis, dan terorisme. Di dalam kurikulum pendidikan pesantren juga tidak diajarkan kekerasan, apalagi tindakan teror,” tandas mantan peneliti senior di Litbang Depag RI.

Menurut Khoirul, jihad yang dipelajari di pesantren sangat berbeda dengan terorisme. “Jihad adalah salah satu metode dakwah sebagai pembelaan diri terhadap umat Islam, yaitu untuk mempertahankan agama, diri, harta dan kehormatan,” katanya.

“Hal ini tentunya sangat jauh berbeda dengan teror yang merupakan tindakan untuk menakut-nakuti, melakukan kekerasan sehingga menimbulkan korban harta atau jiwa.”
Sementara Isfah Abidal Ziz, fasilitator Pesantren Bela Negara mengatakan diklat ini menjadi penting mengingat makin kuatnya persaingan antara bangsa-bangsa.

“Bela negara sekarang ini tidak hanya tanggung jawab militer saja, juga para santri. Santri harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjaga keselamatan dan kejayaan bangsa sekarang,” ujarnya.

Tiga flyover batal dibangun

TERGANJAL PEMBEBASAN LAHAN

SELAIN belum mendapat persetujuan dari dewan, rencana Pemprop DKI Jakarta membangun jalan layang atau flyover (FO) di tiga tempat, FO Cakung, FO Jl Bandengan Utara, dan FO Jl Tubagus Angke, juga terganjal pembebasan lahan. Ketiga proyek ini diperkirakan menelan anggaran Rp 47 miliar.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, FO Cakung rencananya dibangun sepanjang 1,5 kilometer dan lebar 14 meter. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD DKI 2009 sebesar Rp 27 miliar. Rinciannya, untuk pembebasan lahan Rp 15 miliar, pembangunan fisik Rp 12 miliar. Konstruksinya memakai beton dan baja.

Sedangkan FO di Jl Bandengan Utara dan di Jl Tubagus Angke, masing-masing akan dibuat sepanjang 600 meter dan lebar 14 meter. Karena konstruksinya hanya menggunakan beton, anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan kedua flyover itu masing-masing sekitar Rp 5 miliar.

Sepanjang 2002-2007, Pemprop DKI telah membangun 22 jalan tak sebidang berupa FO dan Jembatan. Di antaranya FO Kebayoranlama, FO Pramuka, FO RE Martadinata, FO Yos Sudarso, FO Roxy, FO Pondokindah, dan FO TB Simatupang. Sedangkan pada 2008, hanya membangun dua jalan tak sebidang yaitu FO di Jl Latuharhari dan Jembatan Marunda.

Batalnya pembangunan ketiga FO tersebut dibenarkan Kepala Dinas PU DKI Jakarta Budi Widiantoro. Dia menegaskan, yang sudah pasti ditunda pengerjaannya yaitu pembangunan FO atau jalan tak sebidang di kawasan Bintara, Cakung, Jakarta Timur karena masih belum selesainya pembebasan trase tanah atau bakal lokasi jalan.

"Koordinasi sedang kami upayakan dengan Dinas Tata Ruang karena pembangunan infrastruktur ini termasuk dalam perencanaan pembangunan kota," kata Budi Widiantoro, Minggu (9/8).

Sedangkan FO di Jl Bandengan Utara dan Jl Tubagus Angke saat ini masih menunggu persetujuan anggota dewan. Lantaran, pembangunan kedua jalan tak sebidang ini dibangun dengan dana multiyears. Namun, lanjut Budi, proses tender untuk kedua flyover ini akan dilakukan pada tahun ini. “Masih dalam proses, tapi pembangunan fisik tidak bisa dilakukan tahun ini,” ujarnya.

Setuju multiyears

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendro Subroto menjelaskan, penundaan pembangunan FO Cakung karena pembebasan lahan belum selesai. Dewan terpaksa menunda pembangunan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
"Karena pembebasan lahan termasuk pekerjaan utama yang semestinya sudah rampung dilakukan Dinas PU, nyatanya hingga kini belum," kata Sayogo.

Belum selesainya pembebasan lahan itu merembet pula pada proses lelang yang tidak mungkin dilakukan tahun ini. Dia mengatakan Dinas PU DKI juga belum merampungkan desain dasar jalan tak sebidang tersebut.

Menurutnya, penundaan merupakan langkah yang terbaik karena belum selesainya proses pra konstruksi. "Pokoknya jangan terburu-buru dan asal membuat,” jelasnya.
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) ini juga menjelaskan, dua FO sisanya yakni Bandengan dan Angke juga belum tentu dibangun tahun ini. Pasalnya, dewan akan melihat apakah kedua jalan tak sebidang ini termasuk prioritas untuk mengurai kemacetan dikawasan tersebut.

“Kalau kawasan itu tidak terlalu macet tidak usah dibangun FO, cukup dengan pengaturan lalu lintas saja,” sergahnya.

Kendati demikian, Sayogo mengakui keberadaan FO dan underpass memang dibutuhkan untuk mengurai kemacetan. Namun, kalau asal dibangun di daerah yang tingkat kemacetannya minim maka infrastruktur itu menjadi proyek sia-sia.

Untuk mendapat kepastian itu, Sayogo mengharuskan Dinas PU membawa proposal pembangunan FO lengkap dengan keadaan lalu lintas, pembebasan lahan yang sudah rampung, dan desain dasar.

Dia membantah jika ada anggapan dewan tidak menyetujui FO yang dibangun dengan anggaran sistem multiyears. Menurutnya, multiyears pilihan terbaik karena pembangunan flyover memerlukan biaya besar, sehingga kalaupun sudah tutup tahun, anggaran akan jalan terus.*

-------------------
RENCANA PEMBANGUNAN 3 FLYOVER

- FO Cakung
Panjang: 1,5 kilometer dan lebar 14 meter
Alokasi anggaran: Rp 27 miliar.
Rincian: Pembebasan lahan Rp 15 miliar, pembangunan fisik Rp 12 miliar.
Konstruksi: beton dan baja.

- FO Jl Bandengan Utara dan di Jl Tubagus Angke, masing-masing sepanjang 600 meter dan lebar 14 meter.
Alokasi anggaran: masing-masing Rp 5 miliar.
Konstruksi: beton
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI

Serunya Festival Layang-layang di Monas

FESTIVAL Layang-layang 2009 yang digelar Suku Dinas Pariwisata Jakpus berlangsung menarik dan meriah. Sejak pagi ratusan orang, baik tua, muda, serta anak-anak terlihat antusias saat memainkan layangannya di Lapangan Silang Monas Selatan, Minggu (9/8).

Kegiatan diawali penaikan tiga layang-layang berbeda, yakni berbentuk replika Monas oleh Asisten Pariwisata DKI Jakarta Aurora Tambunan, lalu replika ondel-ondel oleh Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Arie Budhiman, serta 'Go Green Jakarta' oleh Walikota Jakpus, Sylviana Murni.

"Kegiatan ini sebagai pendukung acara Jakarta Kites Festival Internasional yang berlangsung di Ancol," ujar Sylviana Murni.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah itu menambahkan, melalui kegiatan festival layang-layang, pihaknya mencoba menawarkan suatu rekreasi baru bagi keluarga Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat.

Sementara itu, ketua pelaksana yang juga Kasudin Pariwisata Jakpus Dewi Susanti menjelaskan, peserta festival layang-layang ini diikuti 44 Kelurahan di lima Kecamatan di Jakpus, para SKPD Pemkot Jakpus, industri pariwisata, serta perwakilan dari beberapa negara sahabat.

Selain menikmati layang-layang, panitia juga mengadakan lomba melukis di atas layang-layang bagi anak-anak. "Setelah selesai melukis, mereka dapat langsung menerbangkan layangannya," kata Dewi.

Dalam festival itu, salah satu peserta memamerkan layang-layang yang panjangnya mencapai 300 meter, terdiri dari 300 layang-layang dalam satu tali. "Kita butuh waktu tiga bulan dan biaya sekitar Rp 400 ribu," ujar sang pemilik, Syarif Maulana (56) warga Cipinangmuara, Kalimalang, Jakarta Timur.*