Said BUdairy: NU perlu perbaikan yang mendasar

Porak-porandanya Nahdlatul Ulama (NU) harus ditelusuri sejak kapan mulai dan kenapa sampai terjadi? NU mulai porak-poranda sejah tahun 1973 ketika berfusi kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketika itu, seluruh pengurus PBNU, merangkap anggota DPR, seolah memindahkan kantor ke gedung parlemen. Sementara kantor PBNU di Kramat Raya 164 sepi seperti kuburan. Gedungnya berantakan seperti gudang tak bertuan.

Kondisi seperti itu membuat anak muda NU, seperti Sahal Mafudz, Mustofa Bisri, Tohlah Hassan, dan yang lebih muda lagi, Abdullah Sarwani, Fahmi D Saifuddin, gelisah dan prihatin. Mereka lalu mengisi kegiatan kantor PBNU. kemudian bergerak melakukan pendekatan ke cabang-cabang seluruh Indonesia. Surat-surat cabang yang dialamatkan ke PBNU tidak ada yang ngurus karena PBNU tidak berfungsi.

Wal hasil, anak-anak muda membentuk majelis beranggota 24 orang. Dari diskusi panjang akhirnya berkesimpulan NU harus kembali ke khittah 1926. Lebih teknis membentuk tim 7 yang bertugas menyediakan bahan-bahan dasar dan pokok pikiran tentang kembali ke khittah 1926.

NU sudah kehilangan identitas. Selama 25 tahun NU kepemimpinan NU hanya satu orang, yakni KH Idham Cholid. Tidak ada satu orang pun yang berani mengantikan posisi Idham Cholid. Berbeda sekarang, semua orang berebut ingin jadi ketua umum PBNU. Kepemimpinan Idham Cholid terlalu ngurus politik sementara umat terabaikan. Karena itu, kepemimpinan NU harus diganti.

Ternyata keinginan sejumlah anak-anak muda itu sejalan dengan keinginan para kiai sepuh. Gagasan-gagasan tentang kembali khittah disampaikan pada Munas alim ulama tahun 1983 di Situbondo. Munas merekomendasikan Muktamar untuk memutuskan kembali ke Khittah 1926.

Satu hal paling lain yang disepakati pada munas adalah pergantian kepemimnan NU. Para kiai harus perlu mendatangi Idham Cholid untuk mendesak agar tidak mencalonkan kembali. Namun Idham Cholid tampaknya tetap ingin mempertahankan posisinya. Akhirnya munculah kelompok yang disebut kubu Cipete dan kubu Situbondo.

Untuk mengalahkan kubu Cipete yang didukung kekuasaan, kubu Situbondo, yang terdiri dari anak-anak muda, menggunakan strategi ahlul halli wal ’aqdi untuk mengantarkan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi ketua umum PBNU. kalau tidak, Idham Cholid bisa terpilih kembali.

Perjalanan khittah

Lantas bagaimana realisais awal kepemiminan Gus Dur? Karena niatnya sungguh-sungguh membangun NU menjadi organisais keagamaan Gus Dur mampu menjalankan amanah dengan baik. Pertama yang dilakukan adalah mendirikan Lakpesdam (Lembaga pengembangan sumberdaya manusia).

Pendirian Lakpesdam sebagai respon terhadap kesepakatan khittah bahwa NU paling lemah adalah sumberdaya manusia (SDM). Oleh karena itu, harus dibangun sumberdaya manusa yang tangguh. Abdullah Sarwani (mantan dubes Lebanon) memimpin Lakpesdam pertama kali. Lalu saya melanjutkan memimpin Lakpesdam NU tahun 1987.

Yang terpikir ketika itu adalah memindahkan kantor Lakpesdam dari gedung PBNU. Pasalnya, selama budaya kantoran PBNU yang buruk tidak akan mampu meningkatkan kerja Lakpesdam. Melalui berbagai cara, saya mencari sponsor NU agar Lakpesdam dapat ngontrak untuk kantor.

Suasana, ritme dan kultur kerja di kantor Lakpesdam NU dirubah total. Sampai-sampai KH Ali Yafie ketika menyampangi kantor Lakpesdam kaget. Dia berkata, “Nah ini baru kantor tidak seperti di PBNU yang semrawut.” Maklum saja suasana dan ritme kerja sangat berbeda dengan di gedung PBNU.

Hingga kini manajemen organisasi yang dibangun Lakpesdam menjadi contoh lembaga lain. kini perpustakaan Lakpesdam menjadi perpusatakaan PBNU. sayangnya budaya di Lakpesdam belum menular ke lembaga lain. ketika Untuk pertama kali menyerahkan kepemimpinan Lakpsedam menyisakan saldo Rp 100 juta.

Bukan tempat berpolitik

Menyikapi perkembangan NU dan politik dewasa ini sesungguhnya sangat jelas karena nilai-nilai khittah tidak dijalankan secara baik dan benar. Khittah sangat arti dan maknanya. Khittah menjelaskan NU bukan tempat untuk bermain politik praktis. Sebagai warga negara NU memberikan hak menggunakan politik sesuai akhlakulkarimah. Itulah rumusan Khittah. NU sudah menyediakan lahan lain, yakni partai politik.

NU masih mampu menjaga khittah secara konsiten hingga muktamar di Yogyakarta 1989. Namun pertengahan hasil Muktamar Gus Dur mulai bermanuver politik. Manuver Gus Dur terus menerus sampai akhirnya menjadi presiden. Herannya pengganti Gus Dur, KH Hasyim Muzadi ikut tersert bermanuver politik.

Disinilah kegagalan demi kegagalan mulai terjadi. Berdirinya PKB tidak lantas membawa perubahan. Justru konflik berkepanjangan terus mendera politik NU. PKB juga tidak mendapat dukungan dari warga NU secara signifikan. Ditambah kekacauan menimpa internal PKB yang berawla dari pecat memecat.

Akhirnya lahirlah partai-partai baru yang mengatasnamakan NU. Partai yang merasa didukung warga NU saling membesarkan diri sendiri. Terjadilah tarik-menarik kiai yang dibawa ke ranah politik.

Sebetulnya sudah EGP (emang gwa pikiran ) melihat kesemrawutan yang melanda NU. Intrik dan uang sudah mewarani kepengurusan NU. Jadi memang harus ada perbaikan yang mendasar di tubuh NU. Kiai-kiai harus kembali ke maqom-nya. saefullah

Muhammad Jadul Maula (mantan Direktur LKiS Yogyakarta): NU Tergerus Efek Neolib

Bagaimana pandangan Anda tentang perjalanan Khittah Nahdlatul Ulama (NU)?
Membaca Khittah NU antara tahun 1984 dan pasca reformasi merupakan dua realitas berbeda. Sebelum reformasi, NU berada dalam rezim Orde Baru yang korporasi kekuasaan negara sudah terbentuk dengan sistem ketat. Suasana kebatinan NU waktu itu sangat tidak nyaman sehingga muncul semangat yang besar untuk keluar dari rezim kekuasaan yang otoritarian. Lalu lahirlah konsep khittah NU 1926.

Khittah selalu dimaknai sebagai keluar dari politik?
Maknanya tidak sesederhana NU keluar atau tetap berpolitik. Khittah dapat dimaknai sebagai saksi terhadap situasi zaman. NU menempatkan diri menjadi dinamisator dari situasi ketika itu. Lahirnya khittah bertemu dengan momentum wacana civil society yang memang secara idologis dan ilmu sosial sudah terbentuk. Sebagai Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berhasil meng-create suatu gerakan yang menempatkan NU menjadi simpul dari berbagai aspirasi gerakan civil society. Dukungan kondisi zaman membuat NU benar-benar menjadi organisasi yang disegani.

Di zaman reformasi?
Zaman reformasi situasinya berubah. Dimana terdapat regulasi yang memungkinkan masyarakat membolehkan mendirikan partai politik. Pendirian partai politik menjadi suatu kebutuhan. NU memang harus ikut mendirikan partai agar ada saluran representasi untuk terlibat dalam kehidupan bernegara. Seluruh elemen masyarakat, seperti Muhammadiyah dan kelompok masyarakat lain ikut mendirikan partai. Kerena memang menjadi tuntutan zaman.

Tapi kok politik NU tambah runyam?
Proses awal tidak masalah. Hubungan NU dan PKB serta partai politik dirumusan dengan sangat baik. Ada nilai Khittah plus 9 pedoman berpolitik NU. Tapi kemudian pada pelaksanaannya belum tersosialiasi. Tidak ada pelembagaan sistematis di NU yang mengerjakan sosialisasi tersebut. Faktornya komplek. Diantaranya kultur untuk mengimplemenatasi belum terjadi.

Jadi siapa yang patut disalahkan?
Ini bukan kesalahan orang per orang. Ini memang akibat munculnya liberalisasi politik yang sejalan juga dengan liberalisasi ekonomi. Kemudian memunculkan banyak gejolak di masyarakat. Di dunia politik permintaan posisi banyak sekali sementara kemampuan mensuplai sedikit. NU belum punya mekanisme yang dapat mensuplai kader, mana yang ke politik, mana yang ke pendidikan dan ke bidang lain. Maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan peran. Perubahannya yang cepat tapi kemampuan antisipasi adaptasi tidak imbang. Saya ibaratkan seperti kayu jati. Dulu kayu jati ditebang setelah puluhan tahun untuk menjaga kualitas. Namun karena permintaan banyak, pohon jati yang masih muda sudah ditebang. Jadi masih PMII atau baru lulus pesantren, tapi tidak pernah belajar politik, karena populer sudah jadi anggota DPR. Padahal mereka belum matang. Jadi kejadiannya gejolak seperti ini.

Apakah lantaran elit NU lebih asyik berpolitik praktis?
Ini bukan semata-mata penentunya adalah karena manajemen organisasi tidak jalan yang disalahkan syahwat politik. Soal manajemen dan kaderisasi sudah terjadi sejak lama. Memang ketika KH A Hasyim Muzadi menggantikan Gus Dur harapannya adalah manajemen NU lebih baik. Karena kita tahu Gus Dur sangat lemah dalam hal manajemen. Tapi faktanya belum ada perubahan signifikan soal manajemen. Ada yang lebih mendasar secara umum pesantren juga belum siap menghadapi perubahan realitasi politik.

Ketidaksiapan itu apa efek yang paling dirasakan?
Lahir inkredibilitas diantara para ulama dan tokoh NU. Tidak cuma itu, terjadi pula distrust antara para kiai juga sekarang ini terjadi. Mereka saling curiga lantara perbedaan orientasi politik. Ini memang menyedihkan. Tapi saya percaya kiai dan ulama mempunyai kearifan dan dapat memilah mana kepentingan pribadi dan NU secara keseluruhan. Sehingga semua persoalan dapat diatasi dan selesai melalui tradisi NU.

Dahulu konflik antar pengurus NU dapat diredam dengan salawat badar. Kenapa sekarang tidak ampuh lagi?
Ini memang efek neolib yang sangat kepada umat. Prinsip neolib itukan persaingan individu melalui mekanisme pasar. Ini menyebabkan hubungan-hubungan sesama manusia menjadi anonim. Tradisi NU tergerus neolib.

Atau karena salawat badar sudah terkapitalisasi juga?
Ha.. ha.. ha.. memang terjadi degradasi spiritual. Orang NU tidak sadar. Yang berkuasa itu jiwa, nafsu atau hati. Dulu sangat diperhatikan tradisi di pesantren seperti muru'ah untuk mengendalikan nafsu. Saya tidak tahu apakah ilmu seperti itu masih dipraktekkan di pesantren NU. Sehingga dalam menghadapi situasi neolib NU larut apa tidak.

Anda melihat adakah faktor eksternal yang mempengaruhi situasi NU saat ini?
Memang perlu dicermati, apakah faktor eksternal, dalam hal ini negara ikut campur dan andil terhadap kondisi NU. Kalau yang bikin kisruh NU itu kalangan internal pasti dapat diselesaikan. Tapi kalau faktor eksternal yang ikut main tentuk harus kita lawan bersama.

Apa kepentingan negara ikut campur?
NU punya massa yang besar. Negara tentu butuh NU untuk menjadikan legitimator atas kebijakaan dan stabilitas serta kooptasi negara terhadap masyarakat.n saefullah

Laode Ida: Bobot Sebagai Moral Force Hilang

Begitu banyak hal yang harus dikritisi dari perjalanan NU dari masa ke masa. Perkembangan jaman membuat ormas keagamaan terbesar di tanah air ini menghadapi persoalan yang menuntut pemecahan secara cerdas. Reorientasi perlu dilakukan NU. Ini pandangan Laode Ida, pengamat NU yang juga Wakil Ketua DPD RI.

=============================

PADA dasawarsa 1980-an dan 1990-an terjadi perubahan mengejutkan di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), ormas terbesar di Indonesia. Perubahan yang paling sering disoroti media massa dan sering menjadi bahan kajian akademis ialah proses ‘kembali ke khitthah 1926’: NU menyatakan diri keluar dari politik praktis dan kembali menjadi ‘jam’iyyah diniyyah’, bukan lagi wadah politik.

Dengan kata lain, sejak Muktamar Situbondo (1984) para kiai bebas berafiliasi dengan partai politik mana pun dan menikmati enaknya kedekatan dengan pemerintah. NU tidak lagi ‘dicurigai’ oleh pemerintah, sehingga segala aktivitasnya tidak lagi dilarang dan malah sering ‘difasilitasi’. Perubahan tersebut, walaupun merupakan momentum penting dalam sejarah politik Orde Baru, dapat dipahami sebagai sesuai dengan tradisi politik Sunni, yang selalu mencari akomodasi dengan penguasa.

Tetapi terjadi perubahan lain yang lebih mengejutkan: di kalangan generasi muda NU terlihat dinamika baru dengan menjamurnya aktifitas sosial dan intelektual, yang nyaris tak tertandingi oleh kalangan masyarakat lain. Selama ini NU dianggap ormas yang paling konservatif dan tertutup, dan sedikit sekali punya sumbangan kepada perkembangan pemikiran baik keagamaan maupun pemikiran sosial dan politik.

Perihal pemikiran keagamaan, NU justru didirikan sebagai wadah para kiai untuk bersama-sama bertahan terhadap gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang diwakili oleh Muhammadiyah, Al Irsyad dan Persis. NU hanya menerima interpretasi Islam yang tercantum dalam kitab kuning ‘ortodoks’, al-kutub al-mu`tabarah, terutama fiqh Syafi’i dan aqidah menurut madzhab Asy’ari, dan menekankan taqlid kepada ulama besar masa lalu.

Pembaharuan pemikiran Islam, boleh dikatakan, secara prinsip bertentangan dengan sikap keagamaan NU. Dalam sikap politik dan sosial pun, NU dikenal sangat pragmatis dan kurang orisinal. Ketika Herb Feith dan Lance Castles menyusun sebuah antologi tentang pemikiran politik Indonesia setelah kemerdekaan (Indonesian Political Thinking 1945-1965. Cornell University Press, 1970), mereka mencantumkan tulisan dari semua aliran politik kecuali NU karena memang hampir tak ada satu pun pemikir politik NU yang menonjol saat itu.

Bobot politik
NU memang punya bobot politik yang cukup besar, karena massa yang bisa dimobilisasi dalam krisis politik. Pada zaman revolusi, dan juga pada zaman peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, orang NU telah memainkan peranan sangat menonjol -sebagai unsur utama laskar Hizbullah dan Sabilillah pada 1945-49, dan sebagai pelaku utama pembunuhan terhadap orang-orang PKI pada 1965-66. Berkat kekuatan fisiknya, NU memainkan peranan penting dalam perubahan politik dua masa peralihan tersebut. Tetapi sumbangan penting itu tidak pernah dapat diterjemahkan menjadi pengaruh nyata dalam pemerintahan, dewan perwakilan, maupun masyarakat sipil.

Dua figur NU yang paling menonjol pada masa peralihan tersebut, KH A Wahid Hasyim dan Subchan ZE, kemudian disingkirkan (dimarginalisir) dari sistem politik. Massa NU tak dilibatkan dan tetap berada di pinggiran. Tokoh NU yang bisa survive dekat pusat kekuasaan ialah KH Idham Chalid, politisi gaya lama yang tidak mewakili sikap atau ideologi tertentu dan selalu bisa beradaptasi dengan setiap perubahan.
Perlu dicatat bahwa Kiai Idham dengan segala kelonggarannya dalam berpolitik, agaknya, lebih mewakili pendirian kiai NU ketimbang tokoh seperti Wahid Hasyim atau Subchan ZE. Para kiai di daerah tidak pernah punya ambisi mengurusi negara, membuat undang-undang atau mempengaruhi kebijaksanaan sosial dan ekonomi.

Kebutuhan mereka lebih sederhana dan pragmatis: pesantren harus hidup, dan pengusaha di daerah yang mendukung kiai memerlukan tender. Dalam hal ini, Kiai Idham sangat pandai memenuhi kebutuhan daerah dan menjembatani jarak pusat daerah melalui hubungan patronase yang ia jaminkan.

Dengan latar belakang ini, aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan ekonomi di sekitar pesantren yang mulai menjamur pada akhir dasawarsa 1970-an dan 1980-an, dan munculnya wacana-wacana baru, yang berani mempertanyakan interpretasi khazanah klasik yang sudah mapan dan mencari relevansi tradisi Islam untuk masyarakat yang sedang mengalami perubahan cepat, merupakan suatu perkembangan revolusioner.

Akar rumput terabaikan

Baik dalam aktivitas LSM maupun dalam wacana yang berkembang, perhatian mulai bergeser dari para kiai sebagai tonggak organisasi NU kepada massa besar ‘akar rumput’ yang merupakan mayoritas jamaahnya tetapi kepentingannya selama ini lebih sering terabaikan.

Dominasi aktivitas dan wacana NU oleh elit tradisional, yang terdiri dari para kiai besar pendiri NU dan keturunan mereka (kaum gus-gus), telah mulai terdobrak. Sebagian besar aktifis dan pemikir muda yang memberi nuansa baru kepada NU pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an tidak berasal dari ‘kasta’ kiai melainkan dari keluarga awam, yang mengalami mobilitas sosial.

Penarikan diri NU dari politik praktis membawa keuntungan dan kerugian sekaligus, baik bagi NU sebagai organisasi maupun bagi orang-orangnya. Kalau dulu patronase (dalam bentuk bantuan dari pemerintah dan berbagai macam fasilitas) mengalir melalui organisasi NU, dari PBNU ke wilayah dan cabang, setelah keputusan Situbondo setiap kiai bebas menjalin hubungan dengan bupati atau gubernur.

Dengan demikian, pengaruh pengurus pusat terhadap warga di daerah menurun drastis, dan sebagai organisasi NU kehilangan sanksi efektif untuk memaksakan loyalitas warganya. Akibatnya, NU tidak berbicara dengan satu suara lagi dalam perkara sosial dan politik yang penting, dan dengan begitu bobotnya sebagai moral force dalam sistim politik Indonesia pun hilang.

Berdirinya PKB sebagai wadah politik baru warga NU, dan kemudian terpilihnya KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan tantangan lebih berat bagi gerakan progresif NU. Mereka harus memilih antara arena politik praktis dan ‘perjuangan di jalur kultural’ yang telah menjadi ciri khas mereka.n ufi, ful


=============================================

Kembalilah pada orientasi perjuangan awal

PERKEMBANGAN Nahdlatul Ulama (NU) dewasa ini dinilai Laode Ida banyak tidak beres. Yakni umat sebagai basisnya tidak tergarap dengan baik. Ia menilai ada tiga pilar di dalam NU, yaitu pertama pilar kebangsaan (nahdlatul wathan), kedua pilar ekonomi (nahdlatut tujar), dan ketiga pilar pemikir (tashwirul afkar). Namun ketiganya sekarang mengalami kerancuan dan tidak konsisten.

Sedikitnya ada tiga faksi yang berkembang dalam NU. Yakni faksi intelektual, aktivis, dan politis. Namun sayangnya nuansa politiknya sangat kuat, mereka berebut menduduki partai-partai politik terutama yang berbasis NU tanpa mengindahkan moralitas. Sehingga NU saat ini kurang menarik untuk dikaji karena sama dengan yang lain

"NU bisa tinggal organisasi papan nama, jika tidak segera mengembalikan orientasi perjuangannya untuk membangun umat. Organisasi masyarakat Islam terbesar itu bahkan terancam ditinggalkan warganya. Kalau tidak segera melakukan reorientasi, NU bisa ditinggalkan warganya dalam arti mereka tidak akan mengikatkan diri lagi secara organisatoris dan ideologis. Mereka hanya merasa ada hubungan historis saja," paparnya.

Dalam kondisi seperi itu, kata Laode, ikatan ke-NU-an akan semakin tidak berarti dan semakin tergusur dengan ikatan kepentingan yang lain yang lebih rasional, seperti ikatan ekonomi. Warga NU akan semakin sulit diarahkan oleh para elite NU, jika kepentingannya tak sesuai dengan kepentingan mereka.
Kegagalan sejumlah tokoh NU memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah yang sebenarnya basis NU, seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, merupakan contoh kongkrit betapa ikatan emosional warga NU dengan organisasinya mulai melonggar.

Penyebab melonggarnya ikatan emosional warga NU dengan organisasinya, salah satunya adalah akibat perilaku elit NU sendiri yang lebih melibatkan diri atau terjebak dalam pragmatisme ketimbang memikirkan persoalan umatnya.

Terutama pragmatisme terkait kekuasaan dan materi. Perilaku semacam ini memudarkan derajat figur panutan dalam NU dan membuat warga merasa tidak ada manfaatnya mengikatkan diri secara organisatoris dengan NU.

Padahal, keberadaan figur merupakan salah satu pilar penyangga organisasi NU. Kondisi itu, katanya, berbeda dari organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah. Organisasi yang didirikan KH Ahmad Dalan itu, dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kesadaran berorganisasi yang tinggi. Organisasi ini dijalankan oleh orang-orang terpelajar sehingga semangat berorganisasi terbangun baik, apalagi mereka merasa menjadi ada karena organisasi.

Sebenarnya sejak era 70-an, NU sudah mulai kehilangan kharakter sebagai organisasi berbasis umat. Hanya saja saat itu masih ada tokoh-tokoh yang konsisten dengan perjuangan keumatan NU. Pergeseran orientasi NU semakin nyata setelah reformasi.

Jika ingin tetap eksis di masa mendatang, NU harus kembali ke bidang garapannya semula, yakni membangun umat, serta mempersiapkan kader yang benar-benar mau dan bisa menjalankan organisasi.ful