KH NOER MOHAMMAD ISKANDAR SQ: Pesantren bakal jaga teritorial NKRI

Apa latar belakang anda membuat konsep Pesantren Bela Negara ini?

Pertama, terhadap dunia terorisme, yang kemudian stigma terorisme itu diarahkan kepada pondok pesantren. Padahal, pondok pesantren sudah merasa terteror dengan keadaan itu, dan juga tertertor dengan bermacam berita yang menyudutkan pesantren. Seperti flu babi, yang diarahkan ke pondok-pondok. Namun setelah saya telepon beberapa pesantren, tidak ada berita semacam itu.

Anda melihat ada upaya mendiskreditkan pesantren?

Ya, ini ada upaya-upaya strategis untuk menyudutkan pondok pesantren. Saya merasakan ada gejala dan upaya depesantrenisasi dan dekiaisasi.

Mengapa stigma itu bisa melekat di pesantren?

Kita sadari masih banyak pondok-pondok yang tidak mampu karena keterbatasannya atau karena pemahaman yang begitu sempit. Itu yang harus kita jelaskan. Bukan karena nasionalismenya tidak ada tapi karena pemahaman agama yang sempit.
Ini relitas, kenyataan yang ada, kemarin itu ada anak-anak yang melakukan teror itu bagian yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Ini yang kemudian digeneralisir.

Secara konkret, apa yang akan dilakukan Pesantren Bela Negara?

Hari ini kita sudah mulai melangkah dan melakukan kerjasama dengan Gubernur Bengkulu (Agusrin M Najamuddin, red) untuk menyebarkan 1.300 santri di 1.300 desa dalam upaya untuk menangkal terorisme, paham-paham yang salah dan paham yang menyesatkan.
Saya melihat, stigma terorisme itu sedemikian rupa diarahkan ke pesantren. Nah, kita berupaya untuk menyelamatkan stigma itu dan caranya pesantren membela negara.

Lantas, bagaimana menjawab semua itu?

Kita bikin aktifitas, bikin kegiatan bahwa nasionalisme masyarakat kita tinggi, bahwa pondok itu merupakan founding father dari republik yang ada. Lebih jauh, melalui MSKPI mengingatkan kepada elit politik agar tidak menjualbelikan keamanan kepada negara asing dalam kondisi situasi politik kita seperti ini.
Karena, bermacam-macam bentuk orang yang mengail di air keruh, ada yang karena tidak suka dengan pesantren, ada yang hendak mengadu domba umat Islam dan sebagainya.

Selain masalah terorisme, permasalahan apa yang menjadi perhatian Pesantren Bela Negara ini?

Masalah kedua, adalah ulah negeri jiran (Malaysia, red). Saya melihat Malaysia ini selalu memanfaatkan krisis yang ada di republik ini untuk kemudian bermain-main dengan teritorial.
Ada upaya penyerobotan-penyerobotan terhadap bagian dari NKRI. Padahal NKRI itu final. Sebagai anak-anak bangsa yang merasa bahwa founding father republik ini adalah para ulama, maka kita merasa perlu untuk membentengi republik ini dengan pondok pesantren.

Apa yang akan dilakukan pesantren untuk menjaga teritorial?

Kita akan membekali para santri, para alumni dan para kiai tentang perlunya kesadaran bersama untuk mempertahankan Indonesia, jangan sampai ada sejengkal pun bagian republik ini diambil orang lain. Karena itu akan menjadi preseden yang tidak baik.
Saya juga ingin agar pondok pesantren itu membekali dirinya dengan pengetahuan ekonomi rakyat sehingga benteng yang ada di republik ini bukan hanya benteng kekuatan fisik tapi juga ekonomi dan kesejahteraan. Dan ini jauh lebih menarik.

Apa yang menjadi kekhawatiran kiai sehingga pesantren perlu membentengi teritorial?

Kalau anda melihat di berbagai belahan republik yang berbatasan dengan Malaysia, itu ada masyarakat yang lebih senang menggunakan mata uang ringgit. Mereka lebih senang menjadi bangsa Malaysia, sehingga nasionalisme itu tipis.
Nah, keinginan kami bagaimana pondok-pondok itu mengisi ribuan perbatasan dengan Malaysia yang kosong. Sudah sekian tahun kita merdeka namun masih belum bisa membentengi Indonesia dengan benteng-benteng dengan mengisi masyarakat di perbatasan yang kosong. Dan kita ingin santri dan pesantren bisa tampil ke depan untuk bersama-sama membela perbatasan Indonesia.[kml]

Membagi Peran Politik

Bagaimana Kang Said melihat NU dan politik?

Politik itu penting. Tetapi berbicara NU Khittah, harus dijaga sebatas mana kiprah berpolitiknya sehingga NU tetap terselamatkan. Kalah atau menang NU-nya tetap selamat. Berhasil atau gagal, NU-nya harus selamat. Silahkan Khofifah Indarparawansa ingin jadi gubernur, Saifullah Yusuf jadi wakil Gubernur, Pak Hasyim Muzadi mencalonkan wakil presiden dan lain-lain. Pasti niatnya baik yakni demi kebesaran NU. Niat sudah baik, tapi harus iringi pula misi menyelamatkan kebesaran dan kemuliaan NU.

Katakanlah menang. Tapi apakah kemenangan dapat membawa kemaslahatan NU. Apakah bila tokoh NU menjabat jabatan publik lalu nasib jamaah akan “katut” menjadi sejahtera. Jangan pula ketika tokoh NU menjadi pemimpin, justru lebih memperburuk citra NU.

Dewasa ini apa yang berkembang di tubuh NU terkait dengan pelaksanaan khittah?

Sebetulnya ada dua kelompok motivasi NU dalam memandang Khittah. Ada yang benar-benar memandang khittah karena emosional lantaran tersakiti oleh pihak lain. Kelompok ini cenderung akan mudah kembali lagi ke kiprah politik. Sementara kelompok yang murni khittah akan tetap betahan dan konsisten menjaga agar NU tidak terlibat secara praktis.

Sebaiknya bagaimana?

Kalaupun bermain politik mestinya main yang cantik. Harus ada manajemen politik yang baik. Masing-masing harus memainkan peran bersinergi yang menguntungan NU. Misalnya, yang “main politik” jangan ketua umum. Bisa saja didelegasikan kepada ketua bidang politik. Kelemahan kita yang pemain politiknya justru top leader. Ketika permainan dilakukan ketua umumnya, hal yang negatif terdampak secara langsung.

Sisi lain adalah regenerasi dan kaderisasi. Yang tua harus mempersilahkan generasi muda. Kekurangan Pak Hasyim Muzadi jauh dengan yang muda. Sampai terlibat polemik di media massa dan dibaca orang luar dengan Saifullah Yusuf. Dia terbawa emosi sehingga bersikap tidak etis.

Perbincangan apa yang belakangan mendominasi pengurus dan kader NU, terutama di Gedung PBNU yang megah itu?
Saat ini justru kondisi PBNU memprihatinkan. Kantor PBNU sepi dari aktifitas intelektual. Sekarang yang dibicarakan selalu politik, politik, dan politik praktis. Menjadi pembicaraan keseharian, siapa yang “dapat” dan dapat apa, lalu siapa kalah dan siapa yang menang. Memprihatinkan.

Soal transparansi juga tidak ada. Kini saatnya NU menuju era manajemen yang baik. Ternyata tidak ada kemajuan PBNU. Dari sisi manajemen organisasi dan kesekretariatan yang belum ada perubahan. Kesimpulannya, walaupun NU dipandang besar. Mayoritas. 40 juta katanya, namun didalam keropos. Kalau saya menjadi ketua umum, akan serahkan peran-peran strategis kepada anak muda.

Perlu fatwa haram money politics

Nahdlatul Ulama (NU) akan muktamar ke-32 di Makassar. Apa harapan Anda?

Kita harus memulai dan tradisikan kepemimpinan NU mendatang berasal dari hasil output kaderisasi organisasi. Jangan sampai kepemimpinan NU lahir dari sebuah kepentingan jangka pendek.

Maksudnya?

Para pemimpin NU haruslah yang pernah mengikuti proses kaderisasi dari bawah. Misalnya, dia harus pernah melewati proses kaderisasi di IPNU, Ansor, Fatayat dan organisasi NU lain. Jangan sampai, karena kepentingan pramatis, lalu tiba-tiba ada orang yang muncul menjadi pemimpin NU. Ini tidak baik bagi pengembangan organisasi. Karena pasti, dia tidak mengerti secara mendalam persoalan ke-NU-an.

Memimpin NU itu ibarat seorang dirigent yang memimpin musik orkestra. Jadi diperlukan pemahaman yang mendalam. Ini penting untuk melakukan refungsionarisasi badan-badan otonom dan lembaga.

Persoalannya saat ini banyak pengurus NU yang bersikap pragmatis. Kapitalisme sangat berpengaruh. Sehingga kemungkinan money politics terjadi pada muktamar mendatang. Pandangan Anda?

Memang. Kapital dalam arti kongkrit terlalu menonjol. Kalau muktamar NU mendatang, siapapun yang jadi kandidat harus betul-betul menghindari money politics. Tidak boleh ada. Muktamirin harus ikut memperbaiki NU yang kini sedang terpuruk. Harus dipahami kalau ada orang membayar pemilih untuk menjadi ketua umum PBNU, saat itu pula dia sedang menghancurkan NU. NU harus menjadi organisasi patron moral. Ketika di partai politik atau organisasi lain menggunakan cara-cara seperti itu (money politics), maka NU sebagai organisasi keagamaan harus berbeda. Kalau cara yang sama digunakan, lalu apa gunanya. Kalau sudah tak ada bedanya, kebangkrutan ulama sedang dimulai.

Perlukah langkah yang efektif untuk mencegah cara seperti itu?

Yang paling memiliki otoritas dalam hal ini adalah para ulama. Sebelum muktamar perlu diadakan Munas Alim Ulama. Lalu dalam munas itu para ulama mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan memilih seorang pemimpin dengan cara membayar. Kalau ini bisa dilalukan sangat dahsyat. Ulama harus berfikir dengan huruf, jangan terlalu banyak dengan angka. Kalau ulama sudah bertanya berapa? Maka kita sudah kehilangan segala-segalanya.

Gagasan yang bagus. Ngomong-ngomong apa Anda siap memimpin NU?

Saya ini orang NU. Hampir sebagian hidup dicurahkan untuk NU. Di rumah saya, tidak ada gambar selain gambar NU. Hari-hari komunikasi yang menonjol selalu tentang NU. Di birokrasi sering mengkomunikasikan agar orang-orang NU yang ada di birokrasi memperoleh peningkatan karir. Saya maido (jengkel) kalau ada orang NU di birokrasi yang tidak diperhatikan oleh atasannya.

Anda siap meninggalkan politik praktis?

Saya siap meninggalkan kegiatan politik praktis. Tapi saya akan menggunakan seluruh pengalaman dan kemampuan politik untuk membangun NU. Politik dalam pengertian politik moral. Politik etika dan politik kenegaraan. Bukan politik keberpihakan pada kelompok tertentu. Sekarang bisa anak-anak sudah besar. Sudah tidak lagi menjadi tanggungan. Apalagi yang mau dicari? Sebentar lagi Munas Golkar. Sebetulnya banyak DPD Golkar yang minta saya tetap terlibat. Tapi, saya katakan tidak. Mereka tanya, “Mas Slamet mau kemana?” saya jawab gampang, ke masjid juga bisa ibadah.

*Wawancara wartawan DUTA, Saefullah, dengan Slamet Effendy Yusuf.

Karena SDM NU pas-pasan

Politik menjadi daya tarik yang begitu kuat bagi kader NU ketimbang profesi lain. Bisa Anda jelaskan?
Kader NU terseret pada kooptasi politik atau kapitalisasi, problemnya antara lain (tidak semua) adalah kesejahteraan. Banyak kader NU yang ingin cepat berubah nasib. Nah, cara paling mudah adalah melalu jalur politik.

Kenapa bisa demikian?
Karena rata-rata kualitas SDM kader NU pas-pasan. Dunia politik tidak banyak membutuhkan persyaratan yang rumit. Kadang, cukup bermodal mantan ketua cabang IPNU atau mantan pengurus PMII, dengan sedikit “tipu-tipu” karirnya dapat melejit melebihi profesi lain. Semisal, dokter, insiyur atau ilmuan yang butuh persyaratan intelektual yang ketat. SDM yang pas-pasan itu, membuat alternatif untuk masuk profesi lain tidak dapat dilakukan. Ketika KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, betapa banyak jabatan komisaris, direksi, direjen, tapi kita ternyata kader NU tidak memiliki kulaifikasi SDM yang memenuhi kualifikasi pada pos-pos tersebut.

Jadi kader NU tidak siap berkompetisi?
Ya. Kalau orang NU disuruh kompetisi secara kualitatif, benar-benar tidak kompatibel lho. Kenapa? Karena perguruan tinggi NU tidak terurus. Ceritanya lain bila perguruan tinggi NU terurus dengan baik. Pastilah akan sangat banyak melahirkan doktor dari perguruan-perguruan tinggi NU. Itu sekaligus menjadi kebanggaan NU. Seberapapun kualitasnya kalau doktor pasti banyak tempat. Bisa mengajar dibanyak tempat, menjadi konsultan atau menulis.

Apa yang membuat SDM NU lemah?
Ternyata khittah NU 1926 tidak diikuti sistem dan penguatan struktur. Ketika khittah diputuskan, NU tidak segera membenahi sistem penguatan organisasi di luar politik. NU tidak segera melangkah bagaimana membangun sistem pendidikan, metode dakwah dan sebagainya. Sehingga khittah sebagai nilai juga menjadi rapuh. Kalau teori Samuel Huntington mengatakan pendekatan struktur fungsional, maka struktur harus berjalan seiring dengan fungsi yang dimaksimalkan. Sekarang, apa yang dilakukan Ma’arif ketika kondisi madrasah NU “menangis”, banyak SMP NU “meradang” diambang bangkrut. Kecuali pondok besar yang masih bisa bertahan. Pada tataran seperti ini roh Nahdlatut Tujjar harus bangkit kembali dengan pendekatan profesional.

Bukankah kekuasaan juga penting?
Tentu. Karena kekuasaan memiliki peran dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada jam’iyah. Hal ini sangat penting ketika kita berhadapan dengan kondisi eksternal yang cukup massif mempengaruhi internal NU. Maka posisi strategis menjadi penting untuk meng-endors soliditas NU. Karena tidak orang lain yang akan intervensi ke dalam.

*Wawancara wartawan DUTA MASYARAKAT, Saefullah, dengan Khofifah Indar Parawansa.

Khoirul Huda Basyir: Dakwah, ruh perjuangan NU

Rabu (12/08/09) lalu, Harian Umum DUTA MASYARAKAT mengundang Ketua LDNU dan Sekjen-nya dalam Diskusi Rutin hari Rabu yang dinamakan dengan Diskusi Reboan. Resume diskusi itu dimuat dalam Harian DUTA MASYARAKAT Edisi Jumat, 14 Agustus 2009. Berikut ini adalah wawancara wartawan DUTA dengan Khoirul Huda Basyir, Lc (Sekjen LDNU) di redaksi DUTA, Kramat Raya.

----------------------------

Apa yang telah dilakukan LDNU sebagai lembaga yang bergerak di bidang dakwah-nya NU?
Kita semua sepakat, dakwah itu menjadi ruhnya NU. Namanya ruh, kalau tidak ada kegiatan berarti sama dengan tidak ada atau mati. Sebab itu, LDNU ini menjadi ujung tombak NU. Seperti yang diamanahkan oleh PBNU, LDNU ini melaksanakan tugas PBNU dalam bidang dakwah. Karena itu, sejak awal, LDNU itu menanamkan beberapa hal. Pertama, menguatkan ke-NU-an orang NU.

Bisa dijelaskan tentang menguatkan ke-NU-an orang NU?

Jadi kita masih menyadari betul, bahwa meskipun orang NU itu jumlahnya besar, yang paham betul soal NU masih sangat sedikit. Sehingga meng-NU-kan orang NU itu menjadi tugas yang sangat penting. Termasuk dalam hal pemantapan dan pengembangan ajaran ahlussunnah wal jamaah.
Pak Hasyim (Ketua Umum PBNU KH A Hasyim Muzadi) sering bilang, dulu antara NU dan Muhammadiyah sering gontok-gontokan. Itu karena mereka paham dasar dan dalil keagamaan. Dan kalau sekarang semua adem ayam saja, itu bukan berarti mereka saling paham. Tapi rukun karena ketidaktahuan mereka.

Apa ini berarti pemahaman tentang NU sudah sangat terdegradasi? Termasuk pengurus NU sekalipun?

Sekarang ini banyak sekali warga NU, termasuk yang tinggal di pondok pesantren, tidak paham dengan ahlusunnah wal jamaah NU. Jika pemahamannya saja lemah, maka tingkat militansi dan perjuangannya pasti juga lemah. Sehingga ketika masuk pemikiran keagamaan lain, sangat mudah mengubah pola kehidupan beragama mereka.
Karena itu, LDNU juga melakukan pengembangan dan pembangunan citra paham ke-NU-an kepada seluruh umat. Saya kira ini menjadi bagian yang tak kalah penting pula. Selama ini sering dikatakan bahwa garapan NU di wilayah perkampungan. Tapi di kampung juga sering ditinggalkan, sementara di kota yang terjadi justru kampus-kampus, kompleks perumahan, telah banyak sekali orang NU yang tidak punya militansi.

Militansi menurun ini sepertinya menimbulkan kesan bahwa surga yang ditawarkan oleh NU tidak lagi menarik. Sekarang ini seolah-olah banyak yang tertarik dengan tawaran surga dari kelompok teroris. Apa betul demikian?

Tantangan yang dihadapi NU sekarang ini luar biasa. Orang lain memanfaatkan kelemahan NU. Kalau tidak ada upaya dan gerakan yang sistemik untuk membendung, 20 tahun yang akan datang, NU bisa masuk museum. Masih untung, jika masuk Museum NU di Surabaya.
Dakwah-dakwah harus kita kembangkan untuk menangkal dakwah-dawah yang belakangan muncul, yaitu radikalisme dan liberalisme. Membangun NU ini sama dengan membangun bangsa. Berdirinya bangsa ini tidak bisa lepas dari konstribusi NU. Anehnya, saat ini banyak pihak yang memandang rendah peran NU selama ini.

Kongkritnya apa yang harus dilakukan oleh NU dalam rangka berbenah diri?

Karena itu, telah sering disampaikan dalam banyak forum, dakwah NU dituntut mengikuti dinamika sosial. Harus profesional dan mengikuti tren zaman. Doktrin-doktrin keagamaan harus mampu mengejawantahkan kebutuhan umat.
Misi NU sejak awal dalam bidang dakwah ke depan memang harus terus dikembangkan. Itu juga harus diikuti dengan pengembangan di bidang ekonomi, pendidikan dan bidang-bidang yang lain. NU harus semakin optimal mengawal ahlussunnah wal jamaah di bumi nusantara ini.